Jakarta, 30 Juli 2026 – Sejak berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) pada tanggal 2 Januari 2026, sistem peradilan pidana Indonesia mengenal jenis putusan baru, yaitu putusan pemaafan hakim (rechterlijk pardon).
Pasal 1 angka 19 KUHAP mendefinisikan “Putusan Pemaafan Hakim” sebagai putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, namun karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan saat tindak pidana dilakukan, maupun keadaan setelah tindak pidana terjadi, hakim tidak menjatuhkan pidana ataupun tindakan, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 246 ayat (1) KUHAP.
Konsep ini berbeda dengan putusan bebas. Dalam putusan bebas, terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Sebaliknya, dalam putusan pemaafan hakim, seluruh unsur tindak pidana tetap terbukti, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah. Perbedaannya hanya terletak pada amar putusan, yaitu hakim menetapkan tidak menjatuhkan pidana karena menilai pemidanaan tidak lagi menjadi cara yang paling adil untuk mencapai tujuan hukum. Pemaafan hakim juga sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai keadaan sebelum menjatuhkan pidana, termasuk sifat perbuatan, keadaan pelaku, dampak tindak pidana, serta adanya pemaafan dari korban atau keluarganya apabila relevan.
Penerapan konsep ini bukan lagi sekadar teori, di mana merujuk pada salah satu putusan penting mengenai pemaafan hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 171/Pid/B/2025/PN Blg tertanggal 24 Februari 2026, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal berikut sebagai dasar menjatuhkan putusan pemaafan hakim:
- Ringannya perbuatan, yakni tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa hanya menimbulkan luka ringan;
- Keadaan pribadi pekaku, yakni terdakwa telah mengakui perbuatannya, telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, belum pernah dijatuhi hukuman, dan terdakwa merupakan seorang ibu atas anak-anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga; dan
- Keadaan pada saat dan setelah terjadinya tindak pidana, yakni tindak pidana tersebut merupakan rangkaian dari perdebatan yang terjadi antara korban dan terdakwa, dan terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial akibat perbuatannya.
Selain putusan di atas, juga terdapat setidaknya 6 (enam) putusan pemaafan hakim yang menunjukkan bahwa mekanisme ini mulai diterapkan dalam perkara penganiayaan, pengancaman, dan pencurian ringan, antara lain:
- Putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 1/Pid.C/2026/PN Pct tertanggal 20 Januari 2026;
- Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No. 1/Pid.C/2026/PN Gdt tertanggal 22 Januari 2026;
- Putusan Pengadilan Negeri Garut No. 412/Pid.B/2025/PN Grt tertanggal 26 Januari 2026;
- Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 512/Pid.B/2025/PN Sgt tertanggal 11 Februari 2026;
- Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 1/Pid.C/2026/PN Kbr tertanggal 20 April 2026; dan
- Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 2/Pid.C/2026/PN Kbr tertanggal 20 April 2026.
Dengan demikian, putusan pemaafan hakim bukanlah bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, putusan ini merupakan instrumen yang memberikan ruang bagi hakim untuk menegakkan keadilan substantif, yakni ketika penghukuman tidak lagi menjadi penyelesaian yang paling proporsional meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.


