{"id":1273,"date":"2026-03-11T17:07:34","date_gmt":"2026-03-11T10:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/afschambers.com\/?p=1273"},"modified":"2026-03-11T17:09:20","modified_gmt":"2026-03-11T10:09:20","slug":"tanggung-jawab-hukum-direksi-jika-pt-pailit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/afschambers.com\/id\/tanggung-jawab-hukum-direksi-jika-pt-pailit\/","title":{"rendered":"Risiko dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Jika Perusahaan PT Pailit"},"content":{"rendered":"

Banyak pelaku usaha memilih mendirikan Perseroan Terbatas (PT) karena adanya prinsip Limited Liability<\/em> atau tanggung jawab terbatas. Artinya, jika perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut, tanggung jawab pemegang saham dan pengurus hanya sebatas modal yang disetorkan.<\/p>\n\n\n\n

Namun<\/strong>, apakah prinsip tersebut mutlak melindungi seorang Direktur? Jawabannya adalah TIDAK<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Dalam kondisi tertentu, “tameng” badan hukum PT bisa ditembus (Piercing the Corporate Veil<\/em>). Jika terbukti ada kelalaian, seorang Direktur bisa dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya. Mari kita bedah batasan tanggung jawab direksi PT<\/strong> menurut hukum yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Prinsip Fiduciary Duty bagi Direksi<\/h2>\n\n\n\n

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<\/a><\/strong>, direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT demi kepentingan dan tujuan perseroan.<\/p>\n\n\n\n

Tugas ini dikenal dengan istilah Fiduciary Duty<\/em> (Tugas Kepercayaan). Artinya<\/strong>, setiap keputusan yang diambil oleh direksi harus didasari oleh itikad baik (good faith<\/em>) dan prinsip kehati-hatian. Selama direksi menjalankan tugasnya sesuai pedoman ini, ia akan dilindungi oleh hukum (prinsip Business Judgment Rule<\/em>).<\/p>\n\n\n\n

Kapan Direksi Bertanggung Jawab Secara Pribadi?<\/h2>\n\n\n\n

Risiko terbesar seorang direktur muncul ketika perusahaan digugat pailit oleh kreditur. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) UU PT<\/a><\/strong>, direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan perseroan jika<\/strong> kepailitan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya.<\/p>\n\n\n\n

Berikut adalah kondisi dimana harta pribadi direksi bisa ikut disita:<\/p>\n\n\n\n

1. Mencampurkan Harta Perusahaan dan Pribadi<\/h2>\n\n\n\n

Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan di perusahaan keluarga (UMKM). Contohnya<\/strong>, direktur menggunakan rekening PT untuk membayar cicilan mobil pribadi atau sebaliknya. Tindakan ini merusak batas pemisah badan hukum PT.<\/p>\n\n\n\n

2. Melakukan Tindakan Ultra Vires<\/h2>\n\n\n\n

Ultra Vires<\/em> berarti melakukan tindakan di luar kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan. Misalnya<\/strong>, PT bergerak di bidang IT, tetapi direktur menggunakan uang perusahaan untuk investasi tambang batu bara yang sangat berisiko tinggi tanpa persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).<\/p>\n\n\n\n

3. Tidak Melakukan Pencatatan Pembukuan<\/h2>\n\n\n\n

Hukum mewajibkan direksi untuk menyelenggarakan pembukuan perusahaan dengan tertib. Jika<\/strong> perusahaan pailit dan kurator menemukan bahwa pembukuan tidak beres atau ada aset yang disembunyikan, direksi bisa dituduh melakukan penggelapan dan dituntut secara pidana maupun perdata.<\/p>\n\n\n\n

Cara Mitigasi Risiko bagi Direksi<\/h2>\n\n\n\n

Menjadi direktur memang memikul tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu<\/strong>, Anda harus melindungi diri secara proaktif sebelum krisis perusahaan terjadi.<\/p>\n\n\n\n

Langkah mitigasinya antara lain:<\/p>\n\n\n\n